Jakarta – Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Del Pedro Marhaen, menegaskan bahwa reformasi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) merupakan agenda bersama yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Menurutnya, reformasi kepolisian tidak semestinya menjadi isu yang dipertentangkan, melainkan dijalankan secara berkelanjutan dengan melibatkan pemerintah, masyarakat sipil, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan.
Del Pedro mengatakan kritik yang disampaikan masyarakat sipil merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi. Namun, kritik tersebut perlu diimbangi dengan ruang dialog yang terbuka serta komitmen bersama untuk menghasilkan perubahan yang nyata dalam tubuh Polri.
“Reformasi Kepolisian bukanlah agenda yang harus dipertentangkan, melainkan proses yang harus terus diperkuat melalui kolaborasi seluruh elemen bangsa. Kritik dari masyarakat sipil merupakan bagian penting dalam demokrasi, namun kritik tersebut juga perlu diimbangi dengan ruang dialog dan komitmen bersama untuk menghadirkan perubahan yang nyata,” ujarnya.
Menurut Del Pedro, Lokataru Foundation melihat Polri telah melakukan berbagai langkah pembenahan dalam beberapa tahun terakhir. Pembenahan tersebut mencakup peningkatan transparansi, penguatan sistem pengawasan internal, hingga transformasi pelayanan publik yang dinilai perlu terus didorong agar berjalan secara konsisten dan berkelanjutan.
“Lokataru Foundation memandang bahwa Polri telah menunjukkan sejumlah langkah pembenahan di berbagai aspek, mulai dari peningkatan transparansi, penguatan pengawasan internal, hingga transformasi pelayanan publik. Upaya-upaya tersebut perlu mendapat dukungan agar dapat berjalan secara konsisten dan berkelanjutan,” katanya.
Ia juga mengingatkan agar polemik mengenai reformasi kepolisian tidak berkembang menjadi narasi yang mempertentangkan masyarakat sipil dengan institusi Polri. Menurutnya, reformasi akan lebih efektif apabila ditempatkan sebagai agenda bersama yang didukung partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak membangun narasi yang memperkeruh situasi dengan dikotomi antara masyarakat sipil dan institusi kepolisian. Sebaliknya, reformasi Polri harus ditempatkan sebagai agenda bersama yang membutuhkan partisipasi aktif, masukan yang objektif, serta evaluasi yang konstruktif,” ujarnya.
Del Pedro menambahkan, Lokataru Foundation siap berkontribusi dalam proses reformasi kepolisian melalui kajian, diskusi publik, serta penyusunan rekomendasi berbasis data. Menurutnya, pendekatan tersebut diharapkan dapat mendukung terwujudnya institusi Polri yang semakin profesional, akuntabel, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta semakin dipercaya masyarakat.
“Kami percaya bahwa reformasi tidak dapat diselesaikan hanya melalui kritik ataupun pembelaan semata, melainkan melalui kerja sama yang terbuka, pengawasan yang independen, dan komitmen seluruh pemangku kepentingan untuk memastikan setiap perubahan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” pungkasnya.
